Pemerintah dan BI Buat Sembilan Strategi Genjot Pariwisata

Yogyakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah, Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah merancang sembilan strategi untuk memperkuat sektor pariwisata di dalam negeri.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa strategi di sektor pariwisata tersebut dijalankan untuk mengatasi defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang terjadi di Indonesia saat ini.

Strategi pertama, meningkatkan aksesibilitas, keragaman atraksi, memperkuat promosi dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata. 

Strategi ini akan fokus dijalankan pemerintah, BI dan OJK fokus di kawasan wisata prioritas, seperti Danau Toba, Borobudur-Joglosemar (Jogjakarta-Solo-Semarang), Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo, dan Kepulauan Riau.

Strategi kedua, menguatkan data dan meningkatkan kualitas survei profil wisatawan asing untuk mengetahui pola perjalanan hingga pengeluaran mereka.

Ketiga, memberikan kemudahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha di sektor pariwisata.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan bahwa OJK akan membuat skema pembiayaan sesuai dengan kondisi wilayah tertentu agar mudah dimanfaatkan pelaku usaha sektor pariwisata. 

Keempat, menerapkan intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital di semua destinasi wisata.

Kelima, menguatkan sinergi promosi destinasi wisata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BI.

Keenam, memperkuat akses menuju ke lokasi wisata.

Ketujuh, mengembangkan paket atraksi di destinasi wisata.

Kedelapan, mempercepat penyelesaian penataan, sertifikasi lahan hingga penanganan sampah di kawasan wisata.

Kesembilan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan usaha pariwisata.

Perry mengatakan bahwa strategi tersebut diharapkan bisa mendorong jumlah devisa dan berdampak positif pada penurunan defisit neraca transaksi berjalan.

"Pariwisata ini penyumbang devisa ketiga setelah minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan batu bara, potensinya ke depan sangat besar untuk devisa, kami harap upaya tersebut efektif," papar Perry di Yogyakarta, Rabu (29/8).

Defisit transaksi berjalan melebar. Pada kuartal II 2018 kemarin, defisit mencapai 3  persen, melebar jika dibandingkan kuartal I yang hanya 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain menggenjot penerimaan devisa, agar defisit tersebut bisa ditekan, pemerintah juga berencana mengendalikan impor.

(agt)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Artikel ini